Pemerintah perlu berbenah diri dalam menegakkan hukum dan peraturan. Soalnya, hal demikian berdampak kepada kondisi dan kestabilan secara ekonomi, bisnis dan sosial. Angga Bratadharma
Jakarta–Sehatnya perekonomian nasional sekarang ini bukan berarti hanya mempertahankan dan terus meningkatkan performanya, namun dibutuhkan juga dukungan oleh situasi dan kebijakan politik yang kondusif bagi perkembangan bisnis dan penanaman modal di Indonesia.
Rektor Paramadina Anies Baswedan, kepada wartawan, di Jakarta, belum lama ini mengatakan, pemerintah Indonesia perlu berbenah diri dalam menegakkan hukum dan peraturan. Soalnya, hal demikian berdampak kepada kondisi dan kestabilan secara ekonomi, bisnis dan sosial.
”Tak bisa kita pungkiri bahwa sebagai negara yang multirasial, multietnis, dan masih memiliki kesenjangan ekonomi, Indonesia memang memiliki banyak potensi untuk terjadi friksi. Namun, konflik tidak akan terjadi seandainya pemerintah dapat menegakkan hukum dengan baik. Ini adalah salah satu persoalan utama yang kita hadapi dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia”, terang Anies.
Selain masalah kepastian hukum, tmbahnya, Indonesia juga masih mempunyai pekerjaan rumah dalam hal menumbuhkan good governance, antara lain dengan mengurangi biaya tak terduga dan uang sogok, beban bea cukai, dan meningkatkan transparansi pembuatan kebijakan.
“Hal-hal yang menyimpang itu telah merugikan negara cukup besar. Ini juga harus bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai proporsi keadilan yang tepat”, tandasnya.
Sementara itu, analis ekonomi Citi Indonesia Johanna Chua mengingatkan, walaupun struktur perekonomian Indonesia sudah cukup tangguh, Bank Indonesia tetap harus waspada dengan kenaikan inflasi jangka pendek dan menyiapkan strategi untuk menyerap kembali likuiditas berlebih di pasar.
“Tentu harus ada pengawasan dan tetap berhati-hati. Kalau kita terlena takutnya nanti kita tidak bersiap dengan segala skenario diluar perkiraan kita”, tutup Johana. (*)
sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar